Mahfud Sambut Usul Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung: Mahal dan Jorok
Pakar hukum tata negara sekaligus Mantan Menkopolhukam Mahfud MD memberikan apresiasi atas usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mahfud menilai usulan tersebut positif untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah yang saat ini berlaku.
Menurut Mahfud, usulan ini dapat membuka ruang diskusi mengenai efisiensi sistem pemilihan, baik dari segi biaya maupun proses. “Bagus, menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini,” ujarnya di UII, Sleman, DIY, Jumat (13/12/2024).
Mahfud mengungkapkan bahwa sebelumnya, saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pernah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, SBY kemudian memutuskan untuk membatalkan undang-undang tersebut hanya dalam waktu beberapa hari dengan menerbitkan Perppu untuk mempertahankan pemilihan langsung.
Mahfud juga menyarankan agar usulan Prabowo dapat dibahas lebih dalam, termasuk mempertimbangkan prinsip asas demokrasi dalam Pilkada. “Nantilah didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan oleh DPRD, seperti yang berlaku di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Prabowo melihat sistem ini lebih efisien dan menghindari pengeluaran biaya besar.
Menurut Prabowo, anggaran untuk Pilkada dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan sekolah, irigasi, dan pemenuhan kebutuhan anak-anak. “Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” ujarnya dalam acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul.
Prabowo juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus ditanggung oleh para kontestan Pilkada, baik dari sisi negara maupun individu. Ia menyebut bahwa sistem pemilihan saat ini menghabiskan anggaran hingga puluhan triliun dalam waktu singkat.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.(*)